Dinas Kebersihan Kota Medan Diduga Pungli Warga, Uang Retribusi Sampah Cekik Leher Warga

Kwitansi milik Dinas Kebersihan Kota Medan

MEDAN,BUSER. Oknum petugas Dinas Kebersihan Kota Medan diduga melakukan praktik pemungutan liar (pungli), hal ini terlihat dari naiknya harga uang retribusi pengutipan sampah yang dilakukan oleh petugas Dinas Kebersihan Kota Medan, khusunya di Jalan FL Tobing /Bintang, Lingkngan I, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota. Menurut warga uang retribusi sampah yang dikutip petugas Dinas Kebersihan Kota Medan terbilang cukup besar.

"Kami sangat keberatan bang, soalnya uang retribusi sampah terlalu besar dan sangat mencekik leher kami,"terang warga.

Bukan hanya itu, warga juga menyesalkan kinerja petugas Dinas Kebersihan Kota Medan yang terbilang lamban dalam mengangkut sampah milik warga,"setiap bulannya kami dikutip biaya retribusi sampah sebesar Rp 49.500, menurut kami biaya ini terlalu  besar. Terus kerja mereka juga lambat, mereka selalu mengutip uang dulu baru ngangkut sampah,"terang Ucok (45) warga sekitar yang kesal dengan kinerja Petugas dari Dinas Kebersihan Kota Medan.

Hal yang sama juga dikatakan Ando (48) warga Jalan FL. Tobing, kepada wartawan, Kamis (16/7) jam 13.00 wib, Ando juga menunjukkan bukti pembayarannya berupa kwitansi dari Dinas Kebersihan Kota Medan,"abang lihat aja kwitansi dari Dinas Kebersihan, ini pembayaran bulan Juli sebesar Rp 49.500 perbulannya untuk setiap kepala keluarga,"terang Ando.

Selain itu, warga juga membeberkan bahwa uang retribusi sampah khususnya warga Jalan FL. Tobing ini tidak sebanding dengan yang dimiliki warga,"mereka tidak perduli bang, mau ada sampah atau gak di rumah yang penting setiap bulannya perkepala keluarga dikutip uang sampah sebesar Rp 49.500 ribu/bulannya,"ucap Achai saat dijumpai wartawan dikediamannya.

Sayangnya, menanggapi hal seperti ini, Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan, H Pardamean Siregar enggan memberikan keterangan terkait pemungutan liar yang dilakukan oleh beberapa anggotanya, "Bapak lagi keluar bang,"ungkap salah satu anggota Dinas Kebersihan kepada wartawan.(rul)

Yusril Tak Mau Seperi SBY

Yusri Ihza Mahendra

BUSER, MEDAN. Yusri Ihza Mahendra yang  merupakan Mantan Menteri Hukum dan HAM, mengatakan jika terpilih menjadi presiden, dirinya tidak mau seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal ini disampaikannya saat debat publik Capres 2014 Konvensi Rakyat di Gedung Medan International Convention Center (MICC), Jalan Gagak Hitam/Ring Road, Medan, Minggu (19/1/) siang.

"Jadi presiden harus tahu hukum, karena kebijakan terhadap penegakan hukum ada di tangan presiden," sindirnya.

Bukan hanya itu, Yusri juga sempat menyindir SBY yang menurutnya selalu berkelit ketika menanggapi masalah hukum yang terjadi di Indonesia. Padahal menurutnya pelaksanaan  hukum di Indonesia tidak terlepas dari perannya sebagai pemimpin.

"Kalau selama ini SBY selalu bilang saya nggak tau hukum, saya nggak mau campuri hukum, itu tidak boleh," tegasnya.

"Presiden memang tidak boleh mengintervensi hukum apalagi sejak diproses hingga ke pengadilan, tapi kebijakan terhadap kepastian hukum ada ditangannya, sehingga ia harus ngerti hukum," tambahnya.(AYU)