Setahun jelang Pemilu 2014 merupakan
waktu singkat. Bahkan rawan tindak kejahatan korupsi. Hal iu ditegaskan
Abdullah Dahlan peneliti ICW ( Indonesian Coruption Watch). Korupsi
politik akan lebih masif tahun 2013 ini. Justru merupakan tahun kritis.
Soalnya partai politik fokus
mengumpulkan modal kampanye. Terutama calon legislatif. Sehingga akan
terjadi transaksi kewenangan. Bahkan APBN ( Anggaran Pendapatan Belanja
Negara ) dijadikan ajang perburuan dan pengemplangan uang Negara untuk
modal politik.
Sementara Drs Zulfadli Sirait Ketua DPP
LSM P4AN ( Pemantau Penyalahgunaan Peraturan Pemerintah dan Aset Negara )
mengatakan tidak banyak partai politik memiliki dana mandiri. Sehingga
kadernya dijadikan ujung tombak perburuan dana. Parpol juga akan memilah
milah rekrutmen kader.
Maka akan terjadi transaksional terutama
dalam penetapan kandidat. Kemampuan SDM kandidat saja tidak cukup tanpa
didukung modal finansial. Partai politik masih berkutat pada finansial
meski SDM kandidatnya tak mendukung.
Itu sebabnya dalam konteks menampung dan
menyalurkan aspirasi rakyat hanya sebatas angin surga. Tapi tindak
lanjutnya tak jelas. Sebab anggota DPR ditengarai tidak lagi sebagai
wakil rakyat. Tapi yang jelas adalah wakil partai dan golongan.
Maka tidak perlu heran kalau anggota
dewan bukan lagi mewakili kepentingan rakyat. Selaku pemilik kedaulatan
rakyat hanya dijadikan “daun salam dan batang serai”.Sebab untuk duduk
di kursi dewan harus mengeluarkan biaya tidak kecil. Logikanya mana
peduli kepada rakyat? Kalau mereka sudah berhasil duduk di kursi DPR.(
yanto ).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar